Konsep Indonesia (KonsepIndo) Research & Consulting

Banyak Penguasa Berwajah Santun, Tapi Sadis

Veri Muhlis Arifuzzaman

Banyak Penguasa Berwajah Santun, Tapi Sadis

August 14, 2017
|

Tiba-tiba jagad nyata dan maya dipenuhi dengan kata diktator. Ini karena pernyataan presiden yang menyindir para pengkritiknya dan menegasikan peringatan mereka agar presiden tidak memerintah secara ototiter.

Jokowi bahkan bergurau jika wajahnya sama sekali tak ada tampang diktator yang selama ini tergambar sebagai bengis, sadis, psikopat dan beraura dingin.

Menanggapi ramainya tanggapan atas pernyataan presiden tersebut, pengamat politik dari kantor lembaga survei Konsepindo Research & Consulting, Veri Muhlis Arifuzzaman menilai perang wacana semacam itu sebagai sesuatu yang positif sepanjang ditujukan untuk meredam kegaduhan. Namun jika menambah bising suasana politik, Veri menilainya justru kontraproduktif.

“Sesungguhnya kedua pihak sedang bicara atas dasar nilai-nilai tetapi memang beda sekali kepentingannya,” ujarnya dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (09/08).

Dalam pengamatannya, kubu oposisi memandang beberapa langkah pemerintah sebagai otoriter dan arogan serta dianggap menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk menghantam kelompok yang berbeda tanpa jalur pengadilan.

“Kritik ini baik dan seharusnya direspon secara positif. Cara Jokowi menanggapi kritik itu dengan bergurau kalau dia tak punya tampang diktator sesungguhnya juga tidak terlalu tepat. Memang posisi dikritik beda sekali dengan posisi mengkritik, secara psikologis penguasa yang dikritik cenderung kurang nyaman,” ujarnya.

Kediktatoran menurut Veri tak terkait sama sekali dengan wajah. Banyak penguasa berwajah murah senyum dan bahkan berparas santun, manis, lugu tapi tindakannya bengis dan sadis.

Veri setuju dengan penjelasan Jokowi bahwa semua institusi di negara ini bertindak di bawah hukum tetapi karena tidak semua aturan hukum itu sempurna, selalu ada celah mengakalinya.

“Seharusnya tindakan hukum kontroversial seperti penerbitan perppu yang dikiritik itu, dikaji lebih dalam termasuk di dalamnya membahas tingkat urgensinya, dimana letak daruratnya dan benarkah ada kekosongan aturan,” ujar Veri.

Menurutnya ada banyak masalah yang mencuat dan sebenarnya bisa tuntas dengan penjelasan yang gamblang dan tak berbelit, tetapi hampir banyak kebijakan sudah digoreng sedari dini sebagai alat propaganda.

“Bahkan satu detik setelah kebijakan dibacakan, pasukan buzzer langsung berkampanye, padahal rakyat masih bingung dengan kebijakan yang dikeluarkan itu,” ujarnya.

Veri menutup pernyataannya dengan menjelaskan pentingnya oposisi di beri tempat. Pemerintah akan kuat jika kebijakannya dibahas, didiskusikan dan mendapat tantangan serta tentangan dari oposisi, bahkan jika perdebatan dilakukan secara terbuka, rakyat akan terdidik, jadi tahu persoalan.

“Jangan segala sesuatu ditutup dengan menggunakan pendekatan kekuasaan. Mengeluarkan perppu itu jangan sembarangan, itu seharusnya jadi senjata pamungkas. Menyingkirkan burung hama tak perlu pakai bom nuklir,” pungkasnya.

Sumber: Jurnas.com