Konsep Indonesia (KonsepIndo) Research & Consulting

Konsepindo: Sulit Terjadi Migrasi Pemilih 2 Pekan Jelang Pencoblosan

Konsepindo: Sulit Terjadi Migrasi Pemilih 2 Pekan Jelang Pencoblosan

3 April 2019
|

Direktur Konsep Indonesia (Konsepindo), Veri Muhlis Arifuzzaman, menilai dua pekan jelang pelaksanaan pemilu 2019 sulit terjadi migrasi pemilih atau pemilih dalam jumlah besar mengganti kandidat yang akan dipilihnya.

Veri, Selasa (2/4), menyampaikan, tidak ada sesuatu yang luar biasa di sisa waktu sekitar 2 pekan jelang hari H pencoblosan, meski pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno seolah berlomba menghadirkan banyak massa dalam kampanye terbuka mereka.

Berlomba-lomba menghadirkan banyak masa merupakan pola pikir lama. Terlebih, para calon pemilih yang akan menyalurkan hak suaranya pada 17 April nanti, sudah jauh-jauh hari menentukan siapa kandidat yang akan dipilih untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.

‎Veri yang juga pengamat politik ini lebih jauh beralasan, karena Pilpres kali ini merupakan pertandingan ulang antara Jokowi versus Prabowo. “Jangan lupa, pilpres 2019 ini adalah pertarungan ulang yang di sana sini cukup kental bumbu ideologisnya,” kata dia.

‎”Jadi pemilih memang sudah solid jauh hari. Karena itu lah migrasi pemilih atau perubahan dukungan agak sulit terjadi di dua minggu terakhir jelang pencoblosan,” katanya menambahkan.

Adapun hasil survei terakhir Konsep Indonesia, lanjut Veri, hasilnya menujukkan bahwa petahana (incumbent) sulit disusul penantang. Pertama, saat kedua kandidat masih belum menjadi presiden atau sama-sama belum punya karya, pertarungan dimenangkan Jokowi.

Kedua, lanjut alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, saat pertandingan ulang, Jokowi mempunyai modal lebih yakni hasil kerja nyata selama memimpin Indonesia.

“Jadi membangun logika akan ada migrasi pemilih di dua pekan jelang pencoblosan itu sulit dicerna para ahli strategis pemenangan pemilu,” ujarnya.

‎Menurutnya, hal ini baru bisa dilakukan jika ada gerakan terstruktur yang masif seperti vote buying atau intimidasi. Namun hal terlarang seperti ini sulit terjadi karena pengawas pemilu dan berbagai elemen terkait dan masyarakat kian meningkatkan ruang dan jangkauan pengawasan.

“Sejauh ini hal demikian sulit terjadi karena ruang geraknya sempit. Penyelenggara dan pengawas pemilu semakin profesional dan kecurangan akan sulit terjadi,” katanya.‎

Sumber: Gatra